Tag: Wayan Sudirta

DENPASAR, NusaBali - Kasus pesta kembang api Finns Beach Club yang dinilai menganggu ritual keagamaan Umat Hindu di Pantai Berawa, Banjar Tegal Gundul, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Senin (14/10) petang disorot wakil rakyat Bali.

JAKARTA, NusaBali - Anggota Komisi III DPR RI dari Daerah Pemilihan Bali, Wayan Sudirta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengelola dengan baik barang sitaan. Dengan begitu, dapat memulihkan kerugian negara dan menambah pemasukan negara.

DENPASAR, NusaBali - Wacana Partai Politik oposisi bakal muncul atas hasil Pemilu 2024 makin hangat. Walaupun kata ‘oposisi’ di Indonesia terkadang berkesan negatif, dan lebih familiar dengan istilah ‘berada di luar pemerintahan’ tetapi sebenarnya diantara kedua diksi itu terdapat banyak esensi yang serupa.

DENPASAR, NusaBali - Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, baik melalui edukasi kepada publik, pengawasan pemilu, maupun patroli cyber. Bawaslu diminta tegas dalam menindak pelanggaran untuk efek jera bagi pelanggar pemilu.

Di penghujung tahun 2023 ini, kita dapat kembali merefleksikan berbagai hal yang akan menjadi selayang pandang dan pembelajaran kita dalam menyongsong tahun 2024.

Menurut Sudirta, Polri harus tegas menolak segala kegiatan yang dapat mencoreng citra netralitasnya dalam segala kegiatan apapun

JAKARTA, NusaBali.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta menyelesaikan ujian doktor hukum dalam sidang terbuka promosi Doktor Pascasarja Program Doktor Hukum UKI (Universitas Kristen Indonesia) Jakarta, Kamis (7/9/2023) lalu.

JAKARTA, NusaBali - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (dapil) Bali, Wayan Sudirta mengatakan, perlu konsen dan keberlanjutan dalam strategi menata regulasi di Indonesia. Hal itu diungkapkan Sudirta usai mengikuti pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam Sidang Tahunan MPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

DENPASAR, NusaBali - Disahkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perlu dilanjutkan dengan strategi sosialisasi dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta, Kamis (10/8) siang.

DENPASAR, NusaBali - Anggota Komisi III DPR RI dapil (daerah pemilihan) Bali membidangi politik, hukum dan HAM, I Wayan Sudirta meminta jajaran Polda Bali mengantisipasi keamanan saat Malam Tahun Baru, Sabtu (31/12) mendatang.

DENPASAR, NusaBali.com  - Kader partai PDI Perjuangan diminta untuk siap menjadi ‘otot, mata dan otak partai’, untuk pemenangan partai  dalam Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

JAKARTA, NusaBali.com - Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan membidangi hukum dan keamanan, I Wayan Sudirta, mendesak pihak penegak hukum mengusut dan memenjarakan mafia tanah yang selama ini meresahkan dan menjadi isu nasional.

DENPASAR, NusaBali
Anggota Fraksi PDIP DPR RI Dapil Bali yang juga fungsionaris DPD PDIP Bali I Wayan Sudirta, roadshow di Bulan Bung Karno dengan berbagi membantu krama penyandang disabilitas di Kabupaten Karangasem, Jumat (26/6).

DENPASAR, NusaBali
Instruksi DPP PDIP agar kader bergerak ke bawah pada Bulan Bung Karno serta hari kelahiran Pancasila 1 Juni dilaksanakan para kader.

DENPASAR, NusaBali
Perwakilan korban Bom Bali 2002 datangi ‘Rumah Aspirasi’ Anggota Komisi III DPR RI Dapil Bali, I Wayan Sudirta, di Jalan Diponegoro Nomor 114 Denpasar, Jumat (13/3) siang.

Aksi bersih-bersih sampah plastik  digelar Housekeeper Community Bali (HCB) bersinergi dengan sejumlah organisasi sosial seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Bali, Cobras (para lansia pensiunan TNI-Polri, birokrat, BUMN), dan LSM KORdEM Bali di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Minggu (23/2) pagi.

Jelang pelantikan 1 Oktober 2019 mendatang, anggota DPR RI 2019-2024 terpilih hasil Pileg 2019 wajib mengikuti pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Sudirta menyatakan optimis gugatan dari Yusril Ihaza Mahendra dalam perkara pembubaran ormas HTI akan ditolak oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.